Kaitan demokrasi dengan hukum forex

See our Privacy Policy and User Agreement for details. You can change your ad kaitan demokrasi dengan hukum forex anytime.

MAKALAHPENDIDIKAN KEWARGANEGARAANOTONOMI DAERAHDosen Pengasuh : Zakir Has, M. Dalam paparan singkat ini, penulis ingin memberikan catatan bahwapelaksanaan otonomi daerah pada faktanya telah menimbulkan empatproblem. Sedangkan hal-hal yang memang dapat dilepaskan dandapat tumbuh berkembang sendiri dalam dinamika masyarakat, cukupdiarahkan untuk menjadi bagian dari urusan bebas masyarakat sendiri. 1 OTONOMI DAERAHOtonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur danmengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkanaspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistim ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip-prinsippembagian kewenangan berdasarkan asas konsentrasi dan desentralisasidalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Putusnya jalur komando dalampemerintahan di Indonesia terasa sangat ironis jika melihat kekuatan komando dipartai dan perusahaan. Partai dan perusahaan umumnya bersifat sentralistis. Pada masa ini kebijakan otonomi daerah menitikberatkan padadesentralisasi dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagidaerah, sedangkan dekonsentrasi diterapkan hanya sebagai pelengkap saja6. Pemerintah dapat menugaskan kepada Daerah tugas-tugas tertentu dalamrangka tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, sertasumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya danmempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah. Pemerintah Daerah perlumembangun jalur komunikasi untuk menampung aspirasi masyarakatdalam hal penyusunan kebijakan. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, GTZ,InWEnt, dan PPE-FE-UGM, 8-11 Mei 2006, Yogyakarta. You just clipped your first slide!

Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later. Now customize the name of a clipboard to store your clips. Secara umum negara dan kostitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Penyelenggaraan bernegara Indonesia juga didasarkan pada suatu konstitusi. Di negara demokrasi, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjamin sepenuhnya kepentingan rakyat serta hak-hak dasar rakyat. Gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi serta hak-hak dasar rakyat dijamin dalam suatu konstitusi negara dinamakan konstitusionalisme. Konstitusi itu membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warganya.

Konstitusi itu menjamin hak-hak dasar dan kebebasan warga Negara. Konstitusi atau undang-undang dasar dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati oleh negara dan pejabat-pejabat negara sekalipun. Setiap negara memiliki konstitusi sebagai hukum dasar. Namun tidak setiap Negara memiliki undang-undang dasar.